Selasa, 15 Desember 2015



Agenda Papua yang di kabarkan terserang momok misterius yang di nyatakan sebagai penyakit yang menyebabkan tewas 38 sampai saat ini terus berlajut. Penyakit ini akhir nya terkuak oleh kementrian kesehatan Indonesia.
Kementerian Kesehatan akhirnya mendapatkan jawaban terkait kematian misterius yang menewaskan 35 bayi di Papua pada Oktober hingga Desember 2015. Menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, penyebab kematian 35 bayi dan 3 orang dewasa tersebut karena penyakit.
Penyakit yang mematikan ini di picu oleh dingin nya suhu di negri papua yang kian menurun dan semakin dingin. berikut ini adalah artikel yang kami copy dari Liputan6.com. coba di simak.

Selain itu, Kemenkes juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk dapat membangun perumahan yang layak serta ketersediaan air bersih karena di sana air kotor dan langsung diminum tanpa dimasak.

Kabar Miris Dari Negri Papua



Agenda Papua yang di kabarkan terserang momok misterius yang di nyatakan sebagai penyakit yang menyebabkan tewas 38 sampai saat ini terus berlajut. Penyakit ini akhir nya terkuak oleh kementrian kesehatan Indonesia.
Kementerian Kesehatan akhirnya mendapatkan jawaban terkait kematian misterius yang menewaskan 35 bayi di Papua pada Oktober hingga Desember 2015. Menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, penyebab kematian 35 bayi dan 3 orang dewasa tersebut karena penyakit.
Penyakit yang mematikan ini di picu oleh dingin nya suhu di negri papua yang kian menurun dan semakin dingin. berikut ini adalah artikel yang kami copy dari Liputan6.com. coba di simak.

Selain itu, Kemenkes juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk dapat membangun perumahan yang layak serta ketersediaan air bersih karena di sana air kotor dan langsung diminum tanpa dimasak.

Jumat, 11 Desember 2015



Agenda Papua - Papua Kapolda Brigjen Paulus Waterpauw mengamankan, situasi keamanan di Provinsi Papua Barat yang kondusif untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada waktu yang sama hari ini.

Paulus mengatakan, situasi menguntungkan juga terjadi di Fakfak. Keterlambatan dalam pelaksanaan pemilihan kabupaten karena masalah administrasi yang dialami oleh bernomor Calon 2.

"Sudah seminggu Fakfak situasi ini menguntungkan," kata Paulus saat bertemu dengan Ketua Umum Badrodin Haiti dan Menteri Koordinator Politik Luhut Binsar Pandjaitan di Mabes Polri, Rabu (2015/12/09).

Paulus menyatakan, pemilu di Fakfak ditunda karena jumlah calon 2 membutuhkan sepekan untuk menyelesaikan persyaratan administrasi. KPU keputusan lokal akhirnya menyatakan kandidat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

"Tapi Komisi Pemilihan tidak bisa secepat Anda dapat mempersiapkan pemungutan suara, sehingga Komisi memberi keputusan menunda pemilu," kata Paul.

Sebagai tanggapan, koordinator Luhut menteri mengatakan ia telah menerima laporan serupa. Dia mengatakan pemilu bisa berlangsung setelah surat suara baru dicetak.

"Keputusan Komisi adalah keputusan hukum, kita harus mematuhi," kata Luhut.

Luhut meminta Kapolda Papua Barat terus mempertahankan situasi kondusif. Dia juga meminta jajaran kepala polisi berkoordinasi dengan posisi Pemerintah Fakfak. Menurut dia, warga Fakfak harus dilakukan untuk memahami bahwa tidak menyebabkan emosi negatif karena keterlambatan disebabkan satu paslon.

"Ini kesempatan yang baik untuk mengajarkan orang untuk selalu mematuhi hukum," kata Luhut.

Penundaan Pilkada Terjadi di Papua Terulang lagi.

sunbet:liputan6

Penundaan Pilkada Terjadi di Papua Terulang lagi.



Agenda Papua - Papua Kapolda Brigjen Paulus Waterpauw mengamankan, situasi keamanan di Provinsi Papua Barat yang kondusif untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada waktu yang sama hari ini.

Paulus mengatakan, situasi menguntungkan juga terjadi di Fakfak. Keterlambatan dalam pelaksanaan pemilihan kabupaten karena masalah administrasi yang dialami oleh bernomor Calon 2.

"Sudah seminggu Fakfak situasi ini menguntungkan," kata Paulus saat bertemu dengan Ketua Umum Badrodin Haiti dan Menteri Koordinator Politik Luhut Binsar Pandjaitan di Mabes Polri, Rabu (2015/12/09).

Paulus menyatakan, pemilu di Fakfak ditunda karena jumlah calon 2 membutuhkan sepekan untuk menyelesaikan persyaratan administrasi. KPU keputusan lokal akhirnya menyatakan kandidat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

"Tapi Komisi Pemilihan tidak bisa secepat Anda dapat mempersiapkan pemungutan suara, sehingga Komisi memberi keputusan menunda pemilu," kata Paul.

Sebagai tanggapan, koordinator Luhut menteri mengatakan ia telah menerima laporan serupa. Dia mengatakan pemilu bisa berlangsung setelah surat suara baru dicetak.

"Keputusan Komisi adalah keputusan hukum, kita harus mematuhi," kata Luhut.

Luhut meminta Kapolda Papua Barat terus mempertahankan situasi kondusif. Dia juga meminta jajaran kepala polisi berkoordinasi dengan posisi Pemerintah Fakfak. Menurut dia, warga Fakfak harus dilakukan untuk memahami bahwa tidak menyebabkan emosi negatif karena keterlambatan disebabkan satu paslon.

"Ini kesempatan yang baik untuk mengajarkan orang untuk selalu mematuhi hukum," kata Luhut.

Penundaan Pilkada Terjadi di Papua Terulang lagi.

sunbet:liputan6

Jumat, 04 Desember 2015

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Uti - Jubi/Doc Agenda Papua, Papua Komisi Lima sekarang menduga banyak universitas pendidikan jarak jauh terbuka di Papua Abal Abal alias ilegal. Pendidikan dan Kesehatan Komite, yang menyatakan keprihatinan tentang kondisi tersebut.

Sekretaris Komisi V Papua, Nason Uti mengatakan, sebagian besar yang memberikan ceramah pada jarak hanya enam bulan dari aktivitas dan dapat lulus dari perguruan tinggi, baik untuk judul S1, S2 dan S3.


"Kami prihatin dengan keadaan saat ini pendidikan di Papua. Kedua sektor publik dan swasta yang dikelola. Seolah-olah kelalaian. Semua kabupaten di Papua sudah ada. Dalam waktu dekat kita akan sidak beberapa universitas yang akan diresmikan mahasiswanya juga mahasiswa dari daerah, "Nason, Rabu (2015/12/02) mengatakan.


Menurut dia, Komisi Lima DPR dari daerah Papua meminta rumah siswa benar-benar tidak universitas. Apakah ada bangunan, guru yang mengajar serta fasilitas lainnya.


"Saya tidak ingin menyebut universitas mana saja. Saya masih mengumpulkan dokumen. Tapi kami memiliki beberapa data. Termasuk nama-nama siswa. Tahun depan, kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan lain-lain, "katanya.


Dia mengatakan, mengatakan itu adalah sebuah universitas yang tidak terakreditasi tanpa izin usaha dari pihak terkait, tapi masih bekerja. Dia mengingatkan universitas yang baik negeri maupun swasta untuk berhati-hati. Komitmen Lima kami, kata dia, tidak tinggal diam.


"Jika universitas tidak terakreditasi oleh nikmat. Jika tidak, harus ditutup. Kerusakan ini dan biaya siswa di masa depan. Ini bukan soal kebodohan, tapi dibuat dengan sengaja. Lembaga yang diberi wewenang untuk mempromosikan dan memonitor universitas sebagai kondisi memungkinkan, "katanya.


Anggota Komisi Lima DPR Papua, Gerson mengatakan sekolah Soma ilegal atau universitas alumni atau mahasiswa yang akan lulus juga ilegal. (Arjuna Pademme).


Daftar Baca : Papua Abal Abal alias ilegal (universitas)

sumber : tabloidjubi.com

Papua Abal Abal alias ilegal (universitas)

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Uti - Jubi/Doc Agenda Papua, Papua Komisi Lima sekarang menduga banyak universitas pendidikan jarak jauh terbuka di Papua Abal Abal alias ilegal. Pendidikan dan Kesehatan Komite, yang menyatakan keprihatinan tentang kondisi tersebut.

Sekretaris Komisi V Papua, Nason Uti mengatakan, sebagian besar yang memberikan ceramah pada jarak hanya enam bulan dari aktivitas dan dapat lulus dari perguruan tinggi, baik untuk judul S1, S2 dan S3.


"Kami prihatin dengan keadaan saat ini pendidikan di Papua. Kedua sektor publik dan swasta yang dikelola. Seolah-olah kelalaian. Semua kabupaten di Papua sudah ada. Dalam waktu dekat kita akan sidak beberapa universitas yang akan diresmikan mahasiswanya juga mahasiswa dari daerah, "Nason, Rabu (2015/12/02) mengatakan.


Menurut dia, Komisi Lima DPR dari daerah Papua meminta rumah siswa benar-benar tidak universitas. Apakah ada bangunan, guru yang mengajar serta fasilitas lainnya.


"Saya tidak ingin menyebut universitas mana saja. Saya masih mengumpulkan dokumen. Tapi kami memiliki beberapa data. Termasuk nama-nama siswa. Tahun depan, kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan lain-lain, "katanya.


Dia mengatakan, mengatakan itu adalah sebuah universitas yang tidak terakreditasi tanpa izin usaha dari pihak terkait, tapi masih bekerja. Dia mengingatkan universitas yang baik negeri maupun swasta untuk berhati-hati. Komitmen Lima kami, kata dia, tidak tinggal diam.


"Jika universitas tidak terakreditasi oleh nikmat. Jika tidak, harus ditutup. Kerusakan ini dan biaya siswa di masa depan. Ini bukan soal kebodohan, tapi dibuat dengan sengaja. Lembaga yang diberi wewenang untuk mempromosikan dan memonitor universitas sebagai kondisi memungkinkan, "katanya.


Anggota Komisi Lima DPR Papua, Gerson mengatakan sekolah Soma ilegal atau universitas alumni atau mahasiswa yang akan lulus juga ilegal. (Arjuna Pademme).


Daftar Baca : Papua Abal Abal alias ilegal (universitas)

sumber : tabloidjubi.com

Kamis, 19 November 2015


Filep Karma Akhirnya Bebas

Agenda Papua - Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua, yang ditahan sejak 1 Desember 2004, akhirnya dibebaskan hari ini, Kamis (19/11/2015) pagi, dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Abepura, Jayapura, Papua.

Sejak pagi hari, ratusan massa rakyat Papua, yang dipimpin oleh Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), telah memadati LP Abepura, untuk menjemput tokoh dan pemimpin besar bangsa Papua Barat, Filep Karma, yang telah lama menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara.

Penasehat Hukum Filep Karma, Olga Hamadi menjelaskan, sejak awal Karma telah menolak berbagai pemberian remisi yang diberikan pemerintah, namun kali ini beliau mendapatkan pemotongan dasarwarsa atau remisi tiga bulan karena sudah lebih dari 10 tahun di tahanan.

“Tadi malam saat berdiskusi dengan beliau, memang pak Karma tolak remisi yang diberikan, tapi bagaimana dengan makan-minum di dalam LP Abepura, sebab banyak tahanan yang terus bertambah di dalam penjara.”

“Apalagi kalau dihitung semua remisi yang pernah diberikan, ditambah dengan remisi dasarwasa, pak Karma sudah harus bebas, karena pak Karma akan dipaksa keluar,” kata Olga.

Menurut Olga, menolak remisi adalah hak narapidana, tetapi LP punya kewajiban memberikan remisi kepada narapidana, dan wajib diterima.

“Karena itu kami menyarankan beliau untuk keluar dari pada dipaksa keluar, dan kami penasehat hukum sudah jemput di LP Abepura, dan akan antar sampai ke pihak keluarga,” kata Olga.

Sementara itu, Ketum KNPB, Victor F. Yeimo, menegaskan, Filep Karma merupakan pemimpin kemerdekaan Papua yang paling dihormat, dan telah bebas dari penjara kecil, dan kini telah bergabung bersama rakyat Papua ke penjara besar.

“Bapak Karma waktu di dalam penjara kecil diperhatikan, makan disediakan, dan sejumlah pelayanan lainnya, tapi bapak di penjara besar ini akan melihat penderitaan, perjuangan, serta penindasan Indonesia atas rakyat Papua Barat,” kata Yeimo.

Mewakili seluruh anggota KNPB, Yeimo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Filep Karma ke dalam penjara kolonial Indonesia yang lebih besar.

“Bapak akan ada bersama-sama kami, dan akan berjuang bersama kami untuk menunju pembebasan nasional bangsa Papua Barat yang dicita-citakan,” kata Yeimo.

Dari penjara, Filep Karma dijemput dan diarak massa menuju ke Expo, Waena, tempat berlangsungnya acara bakar batu sambut HUT KNPB yang ke-7.

Di depan ratusan massa, Karma juga dengan semangat menyampaikan pidato perdana, dan mengajak rakyat Papua Barat untuk mengalahkan rasa takut jika ingin berjuang untuk kemerdekaan Politik Papua Barat.

Filep Karma ditangkap ketika ikut kibarkan Bendera Bintang Kejora di Abepura, pada tanggal 1 Desember 2004. Ia dijatuhi hukuman lima belas tahun, tiga kali lebih lama dari tuntutan jaksa.

Sumber : Suarapapua.com

Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua


Filep Karma Akhirnya Bebas

Agenda Papua - Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua, yang ditahan sejak 1 Desember 2004, akhirnya dibebaskan hari ini, Kamis (19/11/2015) pagi, dari Lembaga Permasyarakatan (LP) Abepura, Jayapura, Papua.

Sejak pagi hari, ratusan massa rakyat Papua, yang dipimpin oleh Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), telah memadati LP Abepura, untuk menjemput tokoh dan pemimpin besar bangsa Papua Barat, Filep Karma, yang telah lama menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara.

Penasehat Hukum Filep Karma, Olga Hamadi menjelaskan, sejak awal Karma telah menolak berbagai pemberian remisi yang diberikan pemerintah, namun kali ini beliau mendapatkan pemotongan dasarwarsa atau remisi tiga bulan karena sudah lebih dari 10 tahun di tahanan.

“Tadi malam saat berdiskusi dengan beliau, memang pak Karma tolak remisi yang diberikan, tapi bagaimana dengan makan-minum di dalam LP Abepura, sebab banyak tahanan yang terus bertambah di dalam penjara.”

“Apalagi kalau dihitung semua remisi yang pernah diberikan, ditambah dengan remisi dasarwasa, pak Karma sudah harus bebas, karena pak Karma akan dipaksa keluar,” kata Olga.

Menurut Olga, menolak remisi adalah hak narapidana, tetapi LP punya kewajiban memberikan remisi kepada narapidana, dan wajib diterima.

“Karena itu kami menyarankan beliau untuk keluar dari pada dipaksa keluar, dan kami penasehat hukum sudah jemput di LP Abepura, dan akan antar sampai ke pihak keluarga,” kata Olga.

Sementara itu, Ketum KNPB, Victor F. Yeimo, menegaskan, Filep Karma merupakan pemimpin kemerdekaan Papua yang paling dihormat, dan telah bebas dari penjara kecil, dan kini telah bergabung bersama rakyat Papua ke penjara besar.

“Bapak Karma waktu di dalam penjara kecil diperhatikan, makan disediakan, dan sejumlah pelayanan lainnya, tapi bapak di penjara besar ini akan melihat penderitaan, perjuangan, serta penindasan Indonesia atas rakyat Papua Barat,” kata Yeimo.

Mewakili seluruh anggota KNPB, Yeimo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Filep Karma ke dalam penjara kolonial Indonesia yang lebih besar.

“Bapak akan ada bersama-sama kami, dan akan berjuang bersama kami untuk menunju pembebasan nasional bangsa Papua Barat yang dicita-citakan,” kata Yeimo.

Dari penjara, Filep Karma dijemput dan diarak massa menuju ke Expo, Waena, tempat berlangsungnya acara bakar batu sambut HUT KNPB yang ke-7.

Di depan ratusan massa, Karma juga dengan semangat menyampaikan pidato perdana, dan mengajak rakyat Papua Barat untuk mengalahkan rasa takut jika ingin berjuang untuk kemerdekaan Politik Papua Barat.

Filep Karma ditangkap ketika ikut kibarkan Bendera Bintang Kejora di Abepura, pada tanggal 1 Desember 2004. Ia dijatuhi hukuman lima belas tahun, tiga kali lebih lama dari tuntutan jaksa.

Sumber : Suarapapua.com

Kone Belum Tiba, Persipura Siap Kalahkan BUP

Agenda Papua - Meski minim persiapan usai libur panjang semenjak kompetisi Indonesia Super League (ISL) dihentikan beberapa bulan lalu, tim Persipura Jayapura bertekad memenangkan laga perdana melawan tuan rumah Bali United Pusam (BUP) pada Piala Jenderal Sudirman, Sabtu (14/11/2015) Pukul 21.30 WIT.
Persipura Jayapura

Menurut Lessa, sehari setelah tim tiba di Bali, Ian Louis Kabes Dkk mengikuti latihan yang dipimpin langsung pelatih asal Brazil itu.

“Sejak hari Kamis kami sudah latihan terus pada pagi dan sore hari,” kata Lessa, Jumat (13/11/2015) melalui press release yang diterima suarapapua.com di Jayapura.

Alasan harus latihan pagi dan sore, kata dia, mengingat sejak ISL dihentikan, para penggawa Persipura sempat bubar. Satu dua pemain sempat ikut turnamen, sebagian besar latihan sendiri, selain kembali ke kantor sebagai pegawai.

“Memang harus pulihkan kondisi pemain karena lama tidak latihan. Jadi, kita latihan full team hanya 1 kali sebab ada 5 pemain yang belum bisa gabung karena mereka baru jalani pertandingan final Piala Habibie,” jelas Lessa.

Selain itu, pemain Persipura telah melakukan uji coba Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat sore.

Diakui, menghadapi laga perdana di turnamen Piala Jenderal Sudirman, cukup berat. Ini karena empat bulan tidak latihan bersama. Meski begitu, sang pelatih tetap patok target menang.

Lantas, bagaimana dengan strategi menjelang laga Bali United besok?

Lessa mengatakan, “Tidak ada strategi khusus untuk pertandingan besok. Kita sangat respek dengan Bali United. Mereka tim bagus apalagi pemainnya rata-rata berusia muda. Bermain cepat dan punya pelatih bagus.”

Selain itu, ia menilai tim tuan rumah punya motivasi berlipat ganda karena tentu saja bertanding di kandang sendiri.

“Nah, untuk melawan Persipura, mereka pasti bermain ngotot. Semua tim di Indonesia punya tujuan untuk kalahkan Persipura, jadi pasti mereka termotivasi sekali,” ungkap Lessa.

Hingga Jumat malam, Lancine Kone belum bergabung dengan tim di Bali.

“Pemain terakhir yang sudah tiba adalah Boaz TE. Solossa, Ferdiansyah, Bio Pauline Pierre, dan Victor Pae,” jelasnya.

Mereka berkumpul bersama Yohanis Tjoe, Rony Beroperay, Izaack Wangggai, Richardo Salampessy, Daniel Tata, Yustinus Pae, Dominggus Fakdawer, Andri Ibo, Lim Jun Sik, Ian Louis Kabes, Jaelany Arey Sibi, Gerald Pangkali, Nelson Alom, Immanuel Wanggai, Elvis Harewan, Lukas Mandowen, Ronald Setmop, Cristofer Sibi, Yohanes Ferinando Pahabol, Ricky Kayame, Dede Sulaiman, Celcius Gebze, dan Eneko Pahabol.

Sementara itu, Media Officer Persipura, Ridwan Bento Madubun mengharapkan dukungan moril dan doa dari masyarakat Papua khususnya Persipuramania.

“Tetaplah mendukung tim kesayangan kita berlaga di turnamen ini,” pinta Bento.

Tim ‘Mutiara Hitam’ berada di Grup B, bersama tuan rumah Bali United Pusam, Mitra Kukar, Semen Padang dan PSM Makassar.

Sumber : suarapapua.com

Untuk  daftar  SBOBET via SMS ketik : DAFTAR # SBOBET BOLA / SBOBET CASINO # NAMA REK # NO REK # JENIS BANK #, Kemudian kirim SMS ke : +62-822-76-000-222

Persipura Siap Kalahkan BUP


Kone Belum Tiba, Persipura Siap Kalahkan BUP

Agenda Papua - Meski minim persiapan usai libur panjang semenjak kompetisi Indonesia Super League (ISL) dihentikan beberapa bulan lalu, tim Persipura Jayapura bertekad memenangkan laga perdana melawan tuan rumah Bali United Pusam (BUP) pada Piala Jenderal Sudirman, Sabtu (14/11/2015) Pukul 21.30 WIT.
Persipura Jayapura

Menurut Lessa, sehari setelah tim tiba di Bali, Ian Louis Kabes Dkk mengikuti latihan yang dipimpin langsung pelatih asal Brazil itu.

“Sejak hari Kamis kami sudah latihan terus pada pagi dan sore hari,” kata Lessa, Jumat (13/11/2015) melalui press release yang diterima suarapapua.com di Jayapura.

Alasan harus latihan pagi dan sore, kata dia, mengingat sejak ISL dihentikan, para penggawa Persipura sempat bubar. Satu dua pemain sempat ikut turnamen, sebagian besar latihan sendiri, selain kembali ke kantor sebagai pegawai.

“Memang harus pulihkan kondisi pemain karena lama tidak latihan. Jadi, kita latihan full team hanya 1 kali sebab ada 5 pemain yang belum bisa gabung karena mereka baru jalani pertandingan final Piala Habibie,” jelas Lessa.

Selain itu, pemain Persipura telah melakukan uji coba Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jumat sore.

Diakui, menghadapi laga perdana di turnamen Piala Jenderal Sudirman, cukup berat. Ini karena empat bulan tidak latihan bersama. Meski begitu, sang pelatih tetap patok target menang.

Lantas, bagaimana dengan strategi menjelang laga Bali United besok?

Lessa mengatakan, “Tidak ada strategi khusus untuk pertandingan besok. Kita sangat respek dengan Bali United. Mereka tim bagus apalagi pemainnya rata-rata berusia muda. Bermain cepat dan punya pelatih bagus.”

Selain itu, ia menilai tim tuan rumah punya motivasi berlipat ganda karena tentu saja bertanding di kandang sendiri.

“Nah, untuk melawan Persipura, mereka pasti bermain ngotot. Semua tim di Indonesia punya tujuan untuk kalahkan Persipura, jadi pasti mereka termotivasi sekali,” ungkap Lessa.

Hingga Jumat malam, Lancine Kone belum bergabung dengan tim di Bali.

“Pemain terakhir yang sudah tiba adalah Boaz TE. Solossa, Ferdiansyah, Bio Pauline Pierre, dan Victor Pae,” jelasnya.

Mereka berkumpul bersama Yohanis Tjoe, Rony Beroperay, Izaack Wangggai, Richardo Salampessy, Daniel Tata, Yustinus Pae, Dominggus Fakdawer, Andri Ibo, Lim Jun Sik, Ian Louis Kabes, Jaelany Arey Sibi, Gerald Pangkali, Nelson Alom, Immanuel Wanggai, Elvis Harewan, Lukas Mandowen, Ronald Setmop, Cristofer Sibi, Yohanes Ferinando Pahabol, Ricky Kayame, Dede Sulaiman, Celcius Gebze, dan Eneko Pahabol.

Sementara itu, Media Officer Persipura, Ridwan Bento Madubun mengharapkan dukungan moril dan doa dari masyarakat Papua khususnya Persipuramania.

“Tetaplah mendukung tim kesayangan kita berlaga di turnamen ini,” pinta Bento.

Tim ‘Mutiara Hitam’ berada di Grup B, bersama tuan rumah Bali United Pusam, Mitra Kukar, Semen Padang dan PSM Makassar.

Sumber : suarapapua.com

Untuk  daftar  SBOBET via SMS ketik : DAFTAR # SBOBET BOLA / SBOBET CASINO # NAMA REK # NO REK # JENIS BANK #, Kemudian kirim SMS ke : +62-822-76-000-222
AI: Penyiksaan Dua Aktivis Mahasiswa Kejahatan Hukum Internasional
Agenda Papua - Amnesty International menyerukan sebuah investigasi independen, terkait praktek penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap dua aktivis mahasiswa Universitas Cenderawasih, Yali Wenda (20) dan Alvarez Kapisa (25), pada 2 April 2014 lalu.



“Tuduhan atas praktek penyiksaan dan  penganiayaan oleh aparat kepolisian Jayapura terhadap dua aktivis mahasiswa di Papua ini sangat mengerikan, dan ini merupakan kejahatan di bawah hukum internasional,” kata Josef Benedic, campaigner Amnesty Internasional untuk Indonesia dan Timor-Leste, dalam siaran pers yang dikirimke redaksi suarapapua.com, Sabtu (5/4/2014).

Amnesty International juga menyerukan sebuah investigasi dipimpin oleh pihak sipil yang independen dan imparsial dilaksanakan terhadap tuduhan-tuduhan ini dan hasilnya harus diumumkan secara publik.

“Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus dibawa ke muka hukum dan para korban diberikan reparasi. Kejadian ini merupakan pengingat terkini atas pengunaan berlanjut penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan Indonesia. Meski ada janji yang terus menerus dinyatakan pihak berwenang Indonesia untuk membuat para pelaku mempertanggungjawabankan tindakannya, seringkali tidak ada penyelidikan yang independen, dan mereka yang bertanggung jawab jarang dibawa ke muka hukum di depan sebuah pengadilan yang independen,” kata Josef.  

Lebih lanjut, menurut Josef, kegagalan parlemen Indonesia untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengkriminalisasi tindak penyiksaan di Indonesia, menyumbang  kepada budaya impunitas semacam ini di Papua.

Catatan Amnesty Internasional, pihak berwenang Indonesia terus menggunakan undang-undang untuk mengkriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai di Papua.

“Kami telah mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan, sebagaimana juga penyiksaan dan penganiayaan terhadap beberapa aktivis politik yang damai selama penangkapan, penahanan, dan interogasi oleh aparat keamanan,” tambah Yosef.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini (baca: Usai Alami Penyiksaan, Dua Mahasiswa Uncen Dipulangkan), dua mahasiswa Uncen ditangkap oleh Polisi di depan Gapura Kampus Uncen, Perumnas III, dan kemudian dibawa ke kantor Polisi, dan disiksa hingga mengalami luka-luka parah.

Sumber : suarapapua.com

Untuk  daftar  SBOBET via SMS ketik : DAFTAR # SBOBET BOLA / SBOBET CASINO # NAMA REK # NO REK # JENIS BANK #, Kemudian kirim SMS ke : +62-822-76-000-222

Penyiksaan Dua Aktivis Mahasiswa

AI: Penyiksaan Dua Aktivis Mahasiswa Kejahatan Hukum Internasional
Agenda Papua - Amnesty International menyerukan sebuah investigasi independen, terkait praktek penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap dua aktivis mahasiswa Universitas Cenderawasih, Yali Wenda (20) dan Alvarez Kapisa (25), pada 2 April 2014 lalu.



“Tuduhan atas praktek penyiksaan dan  penganiayaan oleh aparat kepolisian Jayapura terhadap dua aktivis mahasiswa di Papua ini sangat mengerikan, dan ini merupakan kejahatan di bawah hukum internasional,” kata Josef Benedic, campaigner Amnesty Internasional untuk Indonesia dan Timor-Leste, dalam siaran pers yang dikirimke redaksi suarapapua.com, Sabtu (5/4/2014).

Amnesty International juga menyerukan sebuah investigasi dipimpin oleh pihak sipil yang independen dan imparsial dilaksanakan terhadap tuduhan-tuduhan ini dan hasilnya harus diumumkan secara publik.

“Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini harus dibawa ke muka hukum dan para korban diberikan reparasi. Kejadian ini merupakan pengingat terkini atas pengunaan berlanjut penyiksaan dan penganiayaan oleh aparat keamanan Indonesia. Meski ada janji yang terus menerus dinyatakan pihak berwenang Indonesia untuk membuat para pelaku mempertanggungjawabankan tindakannya, seringkali tidak ada penyelidikan yang independen, dan mereka yang bertanggung jawab jarang dibawa ke muka hukum di depan sebuah pengadilan yang independen,” kata Josef.  

Lebih lanjut, menurut Josef, kegagalan parlemen Indonesia untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengkriminalisasi tindak penyiksaan di Indonesia, menyumbang  kepada budaya impunitas semacam ini di Papua.

Catatan Amnesty Internasional, pihak berwenang Indonesia terus menggunakan undang-undang untuk mengkriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai di Papua.

“Kami telah mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan, sebagaimana juga penyiksaan dan penganiayaan terhadap beberapa aktivis politik yang damai selama penangkapan, penahanan, dan interogasi oleh aparat keamanan,” tambah Yosef.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini (baca: Usai Alami Penyiksaan, Dua Mahasiswa Uncen Dipulangkan), dua mahasiswa Uncen ditangkap oleh Polisi di depan Gapura Kampus Uncen, Perumnas III, dan kemudian dibawa ke kantor Polisi, dan disiksa hingga mengalami luka-luka parah.

Sumber : suarapapua.com

Untuk  daftar  SBOBET via SMS ketik : DAFTAR # SBOBET BOLA / SBOBET CASINO # NAMA REK # NO REK # JENIS BANK #, Kemudian kirim SMS ke : +62-822-76-000-222

This entry was posted in :
Papua New Guinea

Solomon Perdana Menteri Kepulauan Manasye Sogavare mengatakan Papua Barat bukan masalah baru, telah ada bahkan sebelum beberapa negara merdeka.


Dia mengatakan ini menunjukkan keseriusan masalah dan mengapa Kepulauan Solomon ingin perhatian para pemimpin forum.

Sogavare mengatakan ia berharap para pemimpin akan status yang penuh Papua Barat di forum sebagai Melanesia Spearhead Group (MSG) lakukan.

Sogavare kata Kepulauan Solomon ingin forum untuk membahas resolusi sebagai berikut:

Status
Misi pencarian fakta ke Papua Barat
Penentuan nasib sendiri
Dia mengatakan semua dialog akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan Kerangka Regional.

Sementara Wakil Menteri Indonesia Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan Pemimpin 'Pacific Island Forum Summit (PIF) bukan tempat untuk membahas Papua Barat.

Masalah Papua Barat Hak Asasi Manusia merupakan agenda prioritas utama saat ini sedang dibahas di puncak.

Pemimpin diminta untuk membuat tanggapan tentang isu-isu HAM di Papua Barat

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan daerah, Fachir mengatakan itu adalah tidak relevan dengan tujuan utama dan tujuan dari pembentukan PIF.

Dia mengatakan Indonesia adalah negara demokratis dan bahwa mereka memiliki ketentuan yang paling rinci untuk Hak Asasi manusia.

Sumber : http://www.looppng.com/

Agenda utama Kepulauan Solomon Papua Barat

Papua New Guinea

Solomon Perdana Menteri Kepulauan Manasye Sogavare mengatakan Papua Barat bukan masalah baru, telah ada bahkan sebelum beberapa negara merdeka.


Dia mengatakan ini menunjukkan keseriusan masalah dan mengapa Kepulauan Solomon ingin perhatian para pemimpin forum.

Sogavare mengatakan ia berharap para pemimpin akan status yang penuh Papua Barat di forum sebagai Melanesia Spearhead Group (MSG) lakukan.

Sogavare kata Kepulauan Solomon ingin forum untuk membahas resolusi sebagai berikut:

Status
Misi pencarian fakta ke Papua Barat
Penentuan nasib sendiri
Dia mengatakan semua dialog akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan Kerangka Regional.

Sementara Wakil Menteri Indonesia Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan Pemimpin 'Pacific Island Forum Summit (PIF) bukan tempat untuk membahas Papua Barat.

Masalah Papua Barat Hak Asasi Manusia merupakan agenda prioritas utama saat ini sedang dibahas di puncak.

Pemimpin diminta untuk membuat tanggapan tentang isu-isu HAM di Papua Barat

Dalam sebuah wawancara dengan wartawan daerah, Fachir mengatakan itu adalah tidak relevan dengan tujuan utama dan tujuan dari pembentukan PIF.

Dia mengatakan Indonesia adalah negara demokratis dan bahwa mereka memiliki ketentuan yang paling rinci untuk Hak Asasi manusia.

Sumber : http://www.looppng.com/