Selasa, 15 Desember 2015



Agenda Papua yang di kabarkan terserang momok misterius yang di nyatakan sebagai penyakit yang menyebabkan tewas 38 sampai saat ini terus berlajut. Penyakit ini akhir nya terkuak oleh kementrian kesehatan Indonesia.
Kementerian Kesehatan akhirnya mendapatkan jawaban terkait kematian misterius yang menewaskan 35 bayi di Papua pada Oktober hingga Desember 2015. Menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, penyebab kematian 35 bayi dan 3 orang dewasa tersebut karena penyakit.
Penyakit yang mematikan ini di picu oleh dingin nya suhu di negri papua yang kian menurun dan semakin dingin. berikut ini adalah artikel yang kami copy dari Liputan6.com. coba di simak.

Selain itu, Kemenkes juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk dapat membangun perumahan yang layak serta ketersediaan air bersih karena di sana air kotor dan langsung diminum tanpa dimasak.

Kabar Miris Dari Negri Papua



Agenda Papua yang di kabarkan terserang momok misterius yang di nyatakan sebagai penyakit yang menyebabkan tewas 38 sampai saat ini terus berlajut. Penyakit ini akhir nya terkuak oleh kementrian kesehatan Indonesia.
Kementerian Kesehatan akhirnya mendapatkan jawaban terkait kematian misterius yang menewaskan 35 bayi di Papua pada Oktober hingga Desember 2015. Menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, penyebab kematian 35 bayi dan 3 orang dewasa tersebut karena penyakit.
Penyakit yang mematikan ini di picu oleh dingin nya suhu di negri papua yang kian menurun dan semakin dingin. berikut ini adalah artikel yang kami copy dari Liputan6.com. coba di simak.

Selain itu, Kemenkes juga melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk dapat membangun perumahan yang layak serta ketersediaan air bersih karena di sana air kotor dan langsung diminum tanpa dimasak.

Jumat, 11 Desember 2015



Agenda Papua - Papua Kapolda Brigjen Paulus Waterpauw mengamankan, situasi keamanan di Provinsi Papua Barat yang kondusif untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada waktu yang sama hari ini.

Paulus mengatakan, situasi menguntungkan juga terjadi di Fakfak. Keterlambatan dalam pelaksanaan pemilihan kabupaten karena masalah administrasi yang dialami oleh bernomor Calon 2.

"Sudah seminggu Fakfak situasi ini menguntungkan," kata Paulus saat bertemu dengan Ketua Umum Badrodin Haiti dan Menteri Koordinator Politik Luhut Binsar Pandjaitan di Mabes Polri, Rabu (2015/12/09).

Paulus menyatakan, pemilu di Fakfak ditunda karena jumlah calon 2 membutuhkan sepekan untuk menyelesaikan persyaratan administrasi. KPU keputusan lokal akhirnya menyatakan kandidat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

"Tapi Komisi Pemilihan tidak bisa secepat Anda dapat mempersiapkan pemungutan suara, sehingga Komisi memberi keputusan menunda pemilu," kata Paul.

Sebagai tanggapan, koordinator Luhut menteri mengatakan ia telah menerima laporan serupa. Dia mengatakan pemilu bisa berlangsung setelah surat suara baru dicetak.

"Keputusan Komisi adalah keputusan hukum, kita harus mematuhi," kata Luhut.

Luhut meminta Kapolda Papua Barat terus mempertahankan situasi kondusif. Dia juga meminta jajaran kepala polisi berkoordinasi dengan posisi Pemerintah Fakfak. Menurut dia, warga Fakfak harus dilakukan untuk memahami bahwa tidak menyebabkan emosi negatif karena keterlambatan disebabkan satu paslon.

"Ini kesempatan yang baik untuk mengajarkan orang untuk selalu mematuhi hukum," kata Luhut.

Penundaan Pilkada Terjadi di Papua Terulang lagi.

sunbet:liputan6

Penundaan Pilkada Terjadi di Papua Terulang lagi.



Agenda Papua - Papua Kapolda Brigjen Paulus Waterpauw mengamankan, situasi keamanan di Provinsi Papua Barat yang kondusif untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada waktu yang sama hari ini.

Paulus mengatakan, situasi menguntungkan juga terjadi di Fakfak. Keterlambatan dalam pelaksanaan pemilihan kabupaten karena masalah administrasi yang dialami oleh bernomor Calon 2.

"Sudah seminggu Fakfak situasi ini menguntungkan," kata Paulus saat bertemu dengan Ketua Umum Badrodin Haiti dan Menteri Koordinator Politik Luhut Binsar Pandjaitan di Mabes Polri, Rabu (2015/12/09).

Paulus menyatakan, pemilu di Fakfak ditunda karena jumlah calon 2 membutuhkan sepekan untuk menyelesaikan persyaratan administrasi. KPU keputusan lokal akhirnya menyatakan kandidat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu.

"Tapi Komisi Pemilihan tidak bisa secepat Anda dapat mempersiapkan pemungutan suara, sehingga Komisi memberi keputusan menunda pemilu," kata Paul.

Sebagai tanggapan, koordinator Luhut menteri mengatakan ia telah menerima laporan serupa. Dia mengatakan pemilu bisa berlangsung setelah surat suara baru dicetak.

"Keputusan Komisi adalah keputusan hukum, kita harus mematuhi," kata Luhut.

Luhut meminta Kapolda Papua Barat terus mempertahankan situasi kondusif. Dia juga meminta jajaran kepala polisi berkoordinasi dengan posisi Pemerintah Fakfak. Menurut dia, warga Fakfak harus dilakukan untuk memahami bahwa tidak menyebabkan emosi negatif karena keterlambatan disebabkan satu paslon.

"Ini kesempatan yang baik untuk mengajarkan orang untuk selalu mematuhi hukum," kata Luhut.

Penundaan Pilkada Terjadi di Papua Terulang lagi.

sunbet:liputan6

Jumat, 04 Desember 2015

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Uti - Jubi/Doc Agenda Papua, Papua Komisi Lima sekarang menduga banyak universitas pendidikan jarak jauh terbuka di Papua Abal Abal alias ilegal. Pendidikan dan Kesehatan Komite, yang menyatakan keprihatinan tentang kondisi tersebut.

Sekretaris Komisi V Papua, Nason Uti mengatakan, sebagian besar yang memberikan ceramah pada jarak hanya enam bulan dari aktivitas dan dapat lulus dari perguruan tinggi, baik untuk judul S1, S2 dan S3.


"Kami prihatin dengan keadaan saat ini pendidikan di Papua. Kedua sektor publik dan swasta yang dikelola. Seolah-olah kelalaian. Semua kabupaten di Papua sudah ada. Dalam waktu dekat kita akan sidak beberapa universitas yang akan diresmikan mahasiswanya juga mahasiswa dari daerah, "Nason, Rabu (2015/12/02) mengatakan.


Menurut dia, Komisi Lima DPR dari daerah Papua meminta rumah siswa benar-benar tidak universitas. Apakah ada bangunan, guru yang mengajar serta fasilitas lainnya.


"Saya tidak ingin menyebut universitas mana saja. Saya masih mengumpulkan dokumen. Tapi kami memiliki beberapa data. Termasuk nama-nama siswa. Tahun depan, kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan lain-lain, "katanya.


Dia mengatakan, mengatakan itu adalah sebuah universitas yang tidak terakreditasi tanpa izin usaha dari pihak terkait, tapi masih bekerja. Dia mengingatkan universitas yang baik negeri maupun swasta untuk berhati-hati. Komitmen Lima kami, kata dia, tidak tinggal diam.


"Jika universitas tidak terakreditasi oleh nikmat. Jika tidak, harus ditutup. Kerusakan ini dan biaya siswa di masa depan. Ini bukan soal kebodohan, tapi dibuat dengan sengaja. Lembaga yang diberi wewenang untuk mempromosikan dan memonitor universitas sebagai kondisi memungkinkan, "katanya.


Anggota Komisi Lima DPR Papua, Gerson mengatakan sekolah Soma ilegal atau universitas alumni atau mahasiswa yang akan lulus juga ilegal. (Arjuna Pademme).


Daftar Baca : Papua Abal Abal alias ilegal (universitas)

sumber : tabloidjubi.com

Papua Abal Abal alias ilegal (universitas)

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Nason Uti - Jubi/Doc Agenda Papua, Papua Komisi Lima sekarang menduga banyak universitas pendidikan jarak jauh terbuka di Papua Abal Abal alias ilegal. Pendidikan dan Kesehatan Komite, yang menyatakan keprihatinan tentang kondisi tersebut.

Sekretaris Komisi V Papua, Nason Uti mengatakan, sebagian besar yang memberikan ceramah pada jarak hanya enam bulan dari aktivitas dan dapat lulus dari perguruan tinggi, baik untuk judul S1, S2 dan S3.


"Kami prihatin dengan keadaan saat ini pendidikan di Papua. Kedua sektor publik dan swasta yang dikelola. Seolah-olah kelalaian. Semua kabupaten di Papua sudah ada. Dalam waktu dekat kita akan sidak beberapa universitas yang akan diresmikan mahasiswanya juga mahasiswa dari daerah, "Nason, Rabu (2015/12/02) mengatakan.


Menurut dia, Komisi Lima DPR dari daerah Papua meminta rumah siswa benar-benar tidak universitas. Apakah ada bangunan, guru yang mengajar serta fasilitas lainnya.


"Saya tidak ingin menyebut universitas mana saja. Saya masih mengumpulkan dokumen. Tapi kami memiliki beberapa data. Termasuk nama-nama siswa. Tahun depan, kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Menteri Agama, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan lain-lain, "katanya.


Dia mengatakan, mengatakan itu adalah sebuah universitas yang tidak terakreditasi tanpa izin usaha dari pihak terkait, tapi masih bekerja. Dia mengingatkan universitas yang baik negeri maupun swasta untuk berhati-hati. Komitmen Lima kami, kata dia, tidak tinggal diam.


"Jika universitas tidak terakreditasi oleh nikmat. Jika tidak, harus ditutup. Kerusakan ini dan biaya siswa di masa depan. Ini bukan soal kebodohan, tapi dibuat dengan sengaja. Lembaga yang diberi wewenang untuk mempromosikan dan memonitor universitas sebagai kondisi memungkinkan, "katanya.


Anggota Komisi Lima DPR Papua, Gerson mengatakan sekolah Soma ilegal atau universitas alumni atau mahasiswa yang akan lulus juga ilegal. (Arjuna Pademme).


Daftar Baca : Papua Abal Abal alias ilegal (universitas)

sumber : tabloidjubi.com